Program Bela Negara Kemenhan Menuai Kecaman

Gerakan bela negara sudah lebih dulu ditanamkan di Kepramukaan (ist)
Gerakan bela negara sudah lebih dulu ditanamkan di Kepramukaan (ist)

Jakarta (rakyatbersatu.com) – Program wajib bela negara yang digulirkan Kemenhan menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Mereka menyebut kewajiban itu belum perlu dilakukan karena Indonesia tidak berada dalam kondisi genting yang memerlukan rakyat maju membela negaranya.

“Saat ini wajib bela negara itu belum diperlukan karena tidak musuh dari luar yang mau menyerang Indonesia. Saat ini musuh nomor satu di Indonesia adalah koruptor. Seharusnya pemerintas memberantas saja dulu korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Untuk apa bela negara kalau nyata-nyata musuh di dalam sendiri bergentayangan merusak negara,” kata Muhammad Budyatna pengamat politik dari Universitas Indonesia seperti dilansir  jpnn,Rabu (14/10/2015).

Ditegaskan Budyatna, pemerintah jangan memberi berbagai kewajiban dulu kepada rakyatnya, pemerintah belum sanggup melaksanakan kewajibannya. “Indonesia saat ini tidak dihancurkan dari luar, tetapi dari dalam pemerintahan.Karena itu, kalau ada kewajiban rakyat maka kewajiban itu adalah menghacurkan para koruptor di
pemerintahan,”tandasnya.

Budyatna juga heran dengan pernyataan konroversial Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang katanya akan mengusir warga negara Indonesia jika tidak melaksanakan kewajiban bela negara.

Ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin pun menyoroti program bela negara yang digagas Kemenhan yang ia sebut bisa bertentangan dengan UUD RI 1945, karena konsep bela Negara yang dirancang Kemenhan itu terkait dengan pertahanan Negara itu harus melalui proses persetujuan langsung rakyat.

Urusan bela negara, kata Irmanputra Sidin, bukan murni urusan pemerintahan yang menjadi urusan otonom Kemenhan, melainkan urusan negara. “Makanya UU pertahanan Negara tidak banyak memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut konsep pertahanan negara cq bela Negara,” ujar Pendiri Sidin
Constitution (law office).

Bahkan lanjutnya, pendidikan kewarganegaraan pun dalam konsep pertahanan Negara, harus melalui persetujuan rakyat dalam bentuk undang-undang. Jadi konsep bela Negara menurut Irman bukan urusan pemerintah, rakyat harus terlibat menyusun bagaimana mekanismenya, anggarannya serta caranya.

“Bela negara memang kewajiban warga Negara untuk membela Negara sesuai dengan UUD, namun tidak serta merta pemerintah bisa melakukan proses intimidasi bahwa bagi warga Negara yag tidak ikut program bela negara sebaiknya hengkang dari Republik ini,” tegasnya.

Mengusir itu ujar Irman, merupakan langkah dan sikap inkonstitusional, sebab tidak semua kewajiban warga Negara itu yang ketika dilanggar, maka harus mendapatkan sanksi pengusiran.

Sementara itu Ketua Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi menilai gagasan Kemenhan melatih warga negara Indonesia sebanyak seratus juta orang dalam sepuluh tahun ke depan adalah gagasan irasional dan tidak kontekstual dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara.Secara finansial tidak akan mampu tercukupi oleh APBN. Alasan lain, rencana tersebut juga keluar dari mandat konstitusi yang mendorong pendidikan bela negara diintegrasikan dalam setiap pendidikan warga.

“Pendidikan bela negara bukan sebuah proyek kementerian, tapi strategi pendidikan dalam sebuah sistem pendidikan nasional yang menghasilkan warga negara berkarakter dan memiliki semangat pembelaan terhadap negara dan bangsa,” ujar Hendardi.

Kebutuhan mutakhir bela negara, kata Hendardi, bukanlah dengan menghimpun manusia untuk baris-berbaris. Tetapi meningkatkan competitive advantage warga negara untuk bangga menjadi Indonesia dan membela bangsanya dengan menjadi manusia berkualitas,” ujar Hendardi.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DR Laode Ida juga menyoroti sikap Menhan Ryamizard Ryacudu sudah memperlihatkan sikap otoriternya ketika mengumumkan rencana peluncuran program bela negara pada 19 Oktober 2015 mendatang oleh Presiden Joko Widodo.

“Saat Ryamizard Ryacudu mengumumkan rencana peluncuran program bela negara dan menyatakan yang tidak ikut wajib bela negara, silakan angkat kaki dari Republik Indonesia, kesannya Menhan sangat otoriter,” kata Laode Ida, di Jakarta.

Laode menegaskan progam wajib bela negara perlu dikaju ulang karena tidak relevan, karena terkesan mengada-ada dengan tujuan yang tidak jelas.

“Hal urgen yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah memperkuat basis ekonomi rakyat dengan pengerahan anggaran untuk pembangunan pondasi ekonomi kerakyatan, ” tandasnya Laode Ida..

Mantan senator Sulawesi Tenggara ini mengatakan jika rakyat sejahtera, maka akan bangga jadi warga bangsa ini dan secara otomatis akan membela negaranya dari semua bentuk tantangan dan ancaman apapun itu.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menargetkan terbentuk 100 juta kader bela negara hingga 10 tahun ke depan. Pembentukan kader bela negara tersebut bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang kuat.

Pasalnya, kekuatan sebuah negara itu tidak hanya bermodalkan alutsista semata, melainkan juga rasa nasionalisme rakyat. Untuk tahap awal, pihaknya akan mengkader 4.500 pembina bela negara di 45 kabupateb/kota, untuk seterusnya akan mendidik masyarakat ikut program bela negara,

“Bela negara itu membentuk disiplin pribadi, nanti bisa membentuk displin kelompok dan membentuk disiplin nasional. Hanya negara yang disiplin akan menjadi negara yang besar,” kata Ryamizard dalan konferensi pers ‘Program Pelatihan Bela Negara’ di kantornya, Senin (12/10).

Menurut dia, setiap warga memiliki hak dan kewajiban selama hidup di Indonesia. Selama ini, ia melihat, banyak orang hanya menuntut haknya saja, sementara kewajiban tidak pernah ditunaikan. Karena itu, dengan ikut pelatihan bela negara maka hal itu termasuk sebagai pemenuhan kewajiban terhadap negara.

“Kader bela negara bukan wajib militer, namun sebagai hak dan kewajiban yang perlu disiapkan,” ujar mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.(jpnn/yd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *