Shock Theraphy Sosial Rhoma Irama

Rhoma Irama ==NIAT dan tekad mulia   Rhoma Irama  – Ketua Umum PAMMI dan  komposer Mara Karma – Ketua AHCDI (Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia) untuk lebih mengoptimalkan hak ekonomi pincipta lagu dan penata musik Dangdut Indonesia atas kekayaan intelektual mereka lewat wadah  baru  – Royalti Anugrah Indonesia (RAI), belum berjalan mulus. Pasalnya, pihak Royalti Musik Indonesia (RMI) pimpinan Husain Audah  yang sejak sembilan bulan lalu telah dicabut surat kuasanya  oleh AHCDI –  masih melakukan kegiatan illegal melawan hukum. Yakni  mekolek royalty kepada pihak User  atau pengguna lagu dan musik Dangdut untuk kepentingan komersil seperti Café dan tempat hiburan,  radio dan televisi..

“Terhadap Husain Audah yang terduga  kuat melakukan korupsi terhadap hak-hak para pencipta dan penata musik Dangdut  dan segera ditetapkan sebagai tersangka, saya terlah merekomendasikan kepada Mara Karma selaku ketua AHCDI sekaligus Komisaris RAI  untuk terus mengawal proses penegakan hukumnya. Dan tak boleh lagi melihat pimpinan RMI tersebut sebagai teman apalagi mengedepankan rasa kasih pada Beliau,” papar Rhoma Irama kepada RB.Com  diacara  pembagian  royalty  perdana RAI kepada para pencipta lagu dan penata musik Dangdut anggota PAMMI dan AHCDI di Robina Town House Jl. Jatiwaringin Pondok Gede – Bekasi, Sabtu (25/1) petang.

Diingatkan Raja Dangdut yang menjadi salah-satu Calon Presiden RI dari PKB dalam Pilpres RI  mendatang, penegakan hukum terhadap oknum terduga kuat melakukan korupsi, sangatlah penting.  “Memberi Shock Therapy sosial kepada koruptor sekaligus pembelajaran kepada  pekerja yang mengkolek royalti sangat penting.. Tindakan tersebut mutlak diperlukan  demi mengokohkan kredibilitas RAI. Sebab, kalau hukuman tak ditegakkan setegak-tegaknya sekarang, kedepan pelaku korupsi atau penyimpangan atas hak-hak intelektual para pencipta lagu dan panata musik Dangdut akan lebih parah lagi,” tagas Rhoma seraya berharap seiring meningkatnya kepercayaan para User, RAI  kedepan harus terus memegang teguh  prisnsip  transparasi, akuntabel dan  kredibel dalam melaksanakan amanah  para pencipta lagu dan penata musik Dangdut.    “Harus diingat, insan Dangdut keluar dari Yayasan KCI sekitar tujuh tahun silam lantaran dalam pembagian royalti  terkesan seenaknya. Dan kita lewat AHCDI  sejak 9 bulan silam mencabut kuasa RMI  agar tak lagi mengkolek royalti, juga karena ada dugaan kuat tindak pidana korupsi dan  insan Dangdut tak diperlakukan secara adil, proporsional dan maksimal. Nah, kini harapan pencipta lagu dan penata musik agar lebih maksimal mendapatkan hak ekonomi atas hak kekayaan intelektual mereka kini bertumpu pada RAI,” tandas Rhoma yang selaku Ketua Umum PAMMI duduk sebagai Komisaris Utama RAI yang terbentuk  22 Februari  2013 silam itu.

Direktur Utama RAI – Waskito didampingi wakilnya Ismail menambahkan,  sebelum dicabut kuasanya  mengolek royalti insan Dangdut – pihak RMI   selama tiga tahun berjalan,  setiap tahunnya tak pernah menyetor Royalti kepada PAMMI melebihi Rp. 200 juta. “Sementara RAI dalam tempo 9 bulan dan praktis bekerja maksimal sebulan belakangan – lantaran delapan bulan sebelumnya RMI masih melakukan kerja illegal – kami mampu mengkolek royalti insan Dangdut dari para user sebesar Rp. 700 juta,” jelas Waskito seraya menjelaskan penerima royalti perdana RAI adalah Rhoma Irama sebesar Rp. 50 juta.

“Sebenar kalau pelaksaan mengkolek royalty oleh RAI sudah berjalan normal, dengan jumlah lagu Dangdut karyanya sekitar 1.000 buah, Bang Haji Rhoma idealnya mendapatkan royalti milyaran rupiah,” ujar Waskito seraya menyebut peringkat kedua peraih royalty perdana RAI  pencipta lagu Ukat S tanpa mengungkapkan nominalnya. * (naskah dan foto – ata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *