
Makassar.RBC.– Pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Sulsel siap melaksanakan amanah sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar ke-9 PUI tahun 2020 di Makassar. Kesiapan ini kembali dipertegas Ketua PUI Sulsel, Drs H Abu Bakar Wasahua, MH saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Majelis Dewan Syuro PUI , H Achmad Heriawan yang juga Gubernur Jawa Barat di Lantai 10 Hotel Clarion, Minggu 8 Februari.
Dalam kunjungan silaturahmi tampak sejumlah pengurus wilayah dan penasihat PUI Sulsel, diantaranya, Noer Namry Nur, Prof Lomba Sulthan, H. Jamil Syarifuddin, Syahrir Rier, Rahim Miyau, Ilyas Ketua PUI Parepare, Dr Iqbal Samad dan Irianto Sulaeman PUI Makassar dan sejumlah penfurus lainnya.
Heriawan dalam pertemuan silaturahmi dengan PUI Sulsel, lebih pada memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh pengurus untuk terus berkatifitas demi kemaslahatan bangsa dan negara.
Dikatakan, PUI sebagai salah satu ormas Islam sejak kelahirannya pada 1911 sampai saat ini masih tetap eksis dan bahkan terus berkembang tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Jawa, seperti di Sulsel. Berharap PUI di Sulsel bisa berkembang pesat di waktu mendatang, Dia juga memberikan harapan agar kegiatan pembinaan umat, pendidikan dan kegiatan sosial harus menjadi perhatian utama PUI Sulsel.
Dalam mengembangkan aktifitasnya, Heriawan meminta kepada PUI Sulsel untuk bersama pemerintah pada kegiatan pembangunan dari semua sektor.
Ketua PUI Sulsel Abu Bakar Wasahua mengatakan, kunjungan silaturahmi Ketua Umum PUI di Sulsel ini dimaknai sebagai sebuah berkah bagi PUI Sulsel dalam memainkan perannya kedepan, terutama untuk masalah kepemimpinan bangsa kedepan. Mantan anggota DPRD Sulsel tiga periode Fraksi PPP ini, mengatakan, dalam pertemuan ini Gubernur Jabar berbicara banyak, termasuk masalah ekonomi kerakyatan yang selama ini dianggap banyak kalangan keliru mamahaminya.
Selama ini orang mengira ekonomi kerakyatan itu hanya seputar ekonomi mikro, usaha kecil, padahal menurut Heriawan ekonomi kerakyatan itu termasuk ekonomi makro dan menengah yang pro kepada rakyat, kata magister hukum PPs UMI Makassar ini. (ym)