Tokoh Masyarakat dan LSM Pangkep Ikut Sosialisasi Pajak Daerah

Suasana Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel BM Kabupaten Pangkep, Selasa (17/11), yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Drs. H Tautoto, TR, MSi. Turut uturt hadir Kanit Regident Iptu Yusuf (kiri), dan Kepala UPTD Wilayah Pangkep, H Adhita Sandhya D, AP, MSi .
Suasana Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel BM Kabupaten Pangkep, Selasa (17/11), yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Drs. H Tautoto, TR, MSi. Turut uturt hadir Kanit Regident Iptu Yusuf (kiri), dan Kepala UPTD Wilayah Pangkep, H Adhita Sandhya D, AP, MSi .

Pangkep (rakyatbersatu.com)  – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi pajak daerah yang diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Pangkep dan kalangan LSM setempat.

Sosialisasi yang berlangsung di Hotel BM Kabupaten Pangkep, Selasa (17/11), itu dibuka Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulawesi Selatan Drs. H Tautoto, TR, MSi. Sosialisasi dihadiri Kepala UPTD Wilayah Pangkep, H Adhita Sandhya D, AP, MSi, dan Kanit Regident Iptu Yusuf .

Kadispenda Sulsel Tautoto dalam arahannya mengingatkan pentingnya pajak daerah untuk menunjang pembangunan. Apalagi, ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dikatakan, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi antara lain; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Selain itu, ada juga pajak rokok yang mulai diberlakukan tahun 2014.

Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/ kota antara lain, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C,  dan pajak parkir.

Dijelaskan, pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Misalnya mendanai pembangunan jalan dan jembatan, pendidikan dan kesehatan gratis. Selain pajak juga menjadi alat pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya mengatur populasi kendaraan bermotor. Melalui pemungutan pajak ini juga pemerintah dapat mengatur aktivitas ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta kondisi ekonomi yang stabil. Seperti, belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan.

Dengan adanya pungutan pajak, kata Tautoto, pemerintah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, pajak rokok yang diperuntukkan untuk membangun sarana  kesehatan.

Dijelaskan pula, tentang pajak bagi hasil daerah. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebanyak 70 persen masuk ke pemerintah provinsi sedangkan 30 persen masuk ke pemerintah kabupaten/ kota.

Sebaliknya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok yang mulai diberlakukan tahun 2014, pemerintah provinsi hanya kebagian 30 persen, sedangkan pemerintah kabupaten/ kota mendapat 70 persen.

Sedangkan pajak air permukaan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota masing-masing memperoleh 50 persen.(rus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *