Wakil Ketua Komisi III DPRD Bantaeng Merasa Diremehkan

Hanya kursi kosong yang ada di dalam ruang rapat komisi III DPRD Bantaeng, Senin,  5 Januari 2015
Hanya kursi kosong yang ada di dalam ruang rapat komisi III DPRD Bantaeng, Senin, 5 Januari 2015

Bantaeng, RBC – Wakil Ketua Komisi III DPRD Bantaeng, Sulawesi Selatan; A. Irwan, mengaku merasa diremehkan oleh Kadis PU Kimpraswil Bantaeng, karena tidak hadir dalam rapat dengar pendapat dengan pihaknya. ”Padahal undangan itu ditandatangani langsung ketua DPRD. Kalau undangan ketua saja tidak dihadiri, bagaimana kalau yang undang itu hanya anggota macam kita-kita ini” kata Irwan menunjukkan kekesalannya sambil meninggalkan ruang rapat komisi yang hanya penuh kursi kosong.

Rapat Dengar Pendapat (hearing) yang disebut Irwan, sudah diagendakan pada Senin (5/1) pukul 09.00 wita oleh Komisi III DPRD Bantaeng (Bidang Pembangunan) dengan Dinas Kimpraswil, Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan kontraktor pelaksana proyek. Namun karena tak satu pun pejabat PU Kimpraswil yang datang, akhirnya rapat itu terpaksa dibatalkan. Padahal, yang bertandatangan di undangan tersebut ialah Ketua DPRD Bantaeng; H. Sahabuddin

Hearing ini bertujuan untuk mengklarifikasi temuan-temuan anggota Komisi III DPRD Bantaeng yang diperolehnya ketika melakukan kunjungan lapangan dalam masa reses baru-baru ini. Temuan tersebut antara lain, kemajuan proyek pembangunan Jalan Nasional, proyek tanggul, proyek jalan lingkar, dan sebagainya.  

Ketua Komisi III menyesalkan Kadis PU Kimpraswil dan kontraktor pelaksana karena tidak datang menghadiri rapat, padahal undangan telah dikirim beberapa hari sebelumnya. ”Seharusnya Kadis PU datang. Kami hanya butuh penjelasan teknis tentang beberapa proyek yang terkait. Juga kami butuh klarifikasi dari  kontraktor maupun konsultan yang tidak melibatkan tim teknis di daerah,” kata H. Juriati, ketua komisi.

 Pembangunan Jalan Lingkar yang dikerjakan menyusuri pantai menghubungkan Pelabuhan Tino sampai Pantai Seruni dan Lamalaka sepanjang 5 Km dengan anggaran Rp70 miliar dalam dua tahap melalui APBN.

Pembangunan tahap pertama terlaksana tahun 2013, dan tahap kedua tahun 2014 kontraknya dari tgl 19 Maret 2014 selama 270 hari kalender tapi belum rampung padahal masa kontrak kerjanya sudah habis tapi pekerjaan belum rampung.

“Kami juga temukan papan proyek yang menyebut jenis pekerjaan pelebaran jalan tapi ternyata sangat berbeda dengan kenyataannya. Yang dikerjakan justeru pekerjaan pembangunan jalan baru dengan cara menimbun pantai,” katanya. “Mengapa bisa seperti ini, inilah yang ingin kami ketahui,” tambah Juriati.

Kadis PU Kimpraswil Bantaeng; Ir. Abd Rasyid yang ditemui di rumahnya, mengakui bahwa dia tidak datang karena tidak menerima undangan dari DPRD. ”Saya terkejut menerima telepon undangan rapat dengan Komisi III, pagi tadi. Seandainya saya terima undangan itu, tentu saya ke DPRD. Kalau rapat lainnya saya delegasikan ke sekretaris saya,” alasan Rasyid.

Tentang kecurigaan anggota Komisi III mengenai proyek-proyek yang disebutkan, Rasyid mengaku pihaknya hanya sebagai penerima  manfaat APBN. “Jadi bukan masalah,  yang penting apa yang dibayarkan negara sesuai dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Yang jadi masalah kalau beda yang dibayar dengan yang dikerjakan,” jelas Rasyid. (armin/uka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *