Walikota Makassar Lantik Kabinetnya di Paotere

Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melantik 91 pejabat baru hasil lelang jabatan, Jumat, (13/2/2015) di Pelabuhan Paotere Makassar.
Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melantik 91 pejabat baru hasil lelang jabatan, Jumat, (13/2/2015) di Pelabuhan Paotere Makassar.

Makassar, RBC – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto melantik kabinet barunya, Jumat (13/2/2015) di pelataran Pelabuhan Paotere. Inilah pertama kalinya pasangan Danny Pomanto dengan Syamsu Rizal sejak dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sembilan bulan lalu.

Pejabat struktural yang dilantik terdiri atas eselon II berjumlah 18 kepala dinas, lima staf ahli, dan empat asisten. Pejabat eselon III jumlah 12 kepala bagian, satu Sekretaris DPRD Makassar dan empat kepala bagian.

Walikota juga melantik 18 pejabat yang mengisi lembaga baru nonstruktural. Lembaga baru ini bernama Komisi Pengendali dan Percepatan Program Strategis (KP3S). Komisi yang dibentuk Danny sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto ini bukan lembaga struktural, sehingga pejabatnya tidak tergolong dalam pejabat struktural eselon II setingkat jabatan eselon II untuk kepala dinas, asisten, dan staf ahli.

Walikota menjelaskan, seremoni pelantikan pejabat kali ini sengaja dilaksanakan di luar kantor walikota sebagaimana yang lazim selama ini. Yakni, di pelataran Pelabuhan Poatere. “Pelabuhan Paotere ini berada di area bekas pusat Kerajaan Tallo. Saya ingin meminjam semangat kerja Raja-raja Tallo yang melahirkan Kota Makassar. Mari kita mengawali kerja dari kawasan yang bersejarah ini,” kata Danny menyemangati para pejabat yang dilantik. “Kali ini saja kita lakukan pelantikan pejabat di sini. Lain kali kita lakukan di kantor saja,” tambahnya.  

Tentang adanya lembaga baru Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S), Danny menjelaskan, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar, ini posisinya berada di atas SKPD. Tugasnya menghimpun semua persolan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. “Saya berkeliling di beberapa kota dan kementerian, ada banyak persolan yang susah dijawab. makanya referensinya kita bentuk KP3S merupakan lembaga,” kata walikota.

Dia memisalkan komisioner kaki lima, itu ada delapan SKPD. KP3S akan berkoordinasi dan intervensi SKPD. Kalau SKPD tidak mampu bekerja, KP3S bisa mengusulkan pergantian kepala SKPD. Sebagian kewenangan walikota diserahkan ke KP3S. “Para pejabat di komisi ini adalah tim saya. Saya akan bekerjasama dan berkantor bersama-sama dengan mereka.” Kuncinya. (uka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *